Arti
Masing-Masing Sila Dari Pancasila
SILA KETUHANAN YANG MAHA
ESA
Perkataan Ketuhanan berasal dari
Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Jawaban kita ialah Pencipta segala yang ada dan
semua makhluk. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tiada sekutu bagiNya, Esa dalam
zatNya, dalam sifatNya maupun dalam perbuatanNya.
Pengertian zat Tuhan disini hanya Tuhan sendiri yang Maha Mengetahui, dan tidak
mungkin dapat digambarkan menurut akal pikiran manusia, karena zat Tuhan adalah
sesempurna-sempurnanya yang perbuatan-Nya tidak mungkin dapat disamakan dan
ditandingi dengan perbuatan manusia yang serba terbatas.
Keberadaan Tuhan tidaklah disebabkan
oleh keberadaan daripada makhluk hidup dan siapapun, sedangkan sebaliknya
keberadaan daripada makhluk dan siapapun justru disebabkan oleh adanya kehendak
Tuhan. Karena itu Tuhan adalah prima causa, yaitu sebagai penyebab pertama dan
utama atas timbulnya sebab-sebab yang lain.
Dengan demikian Ketuhanan Yang Maha
Esa mengandung makna adanya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tunggal,
yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dan diantara makhluk ciptakan
Tuhan Yang Maha Esa yang berkaitan dengan sila ini ialah manusia. Sebagai Maha
Pencipta, kekuasaan Tuhan tidaklah terbatas, sedangkan selainNya adalah
terbatas.
Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa yang sebagai konsekuensinya, maka negara menjamin
kepada warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan untuk beribadah sesuai
dengan agama dan kepercayaannya, seperti pengertiannya terkandung dalam:
a.Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga,
yang antara lain berbunyi:
“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa …. “
Dari bunyi kalimat ini membuktikan bahwa negara Indonesia tidak menganut paham
maupun mengandung sifat sebagai negara sekuler.
Sekaligus menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan merupakan negara agama,
yaitu negara yang didirikan atas landasan agama tertentu, melainkan sebagai
negara yang didirikan atas landasan Pancasila atau negara Pancasila.
b.Pasal 29 UUD 1945
(1)Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(2)Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.
Oleh karena itu di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam
hal Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sikap atau perbuatan yang anti terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, anti agama. Sedangkan sebaliknya dengan paham Ketuhanan Yang
Maha Esa ini hendaknya diwujudkan dan dihidupsuburkan kerukunan hidup beragama,
kehidupan yang penuh doleransi dalam batas-batas yang diizinkan oleh atau
menurut tuntunan agama masing-masing, agar terwujud ketentraman dan kesejukan
di dalam kehidupan beragama.
Untuk senantiasa memelihra dan mewujudkan 3 model kerukunan hidup yang meliputi
:
1.Kerukunan hidup antar umat seagama
2.Kerukunan hidup antar umat beragama
3.Kerukunan hidup antar umat beragama dan Pemerintah.
Tri kerukunan hidup tersebut merupakan salah satu faktor perekat kesatuan
bangsa. Di dalam memahami sila I Ketuhanan Yang Maha Esa, hendaknya para pemuka
agama senantiasa berperan di depan dalam menganjurkan kepada pemeluk agama
masing-masing untuk menaati norma-norma kehidupan beragama yang dianutnya,
misalnya : bagi yang beragama Islam senantiasa berpegang teguh pada kitab suci
Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, bagi yang beragama Kristen (Katolik maupun
Protestan) berpegang teguh pada kitab sucinya yang disebut Injil, bagi yang
beragama Budha berpegang teguh pada kitab suci Tripitaka, bagi yang beragama
Hindu pada kitab sucinya yang disebut Wedha.
Sila ke I, Ketuhanan Yang Maha Esa
ini menjadi sumber utama nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, yang menjiwai
dan mendasari serta membimbing perwujudan dan Sila II sampai dengan Sila V.
SILA KEMANUSIAN YANG ADIL
DAN BERADAB
Kemanusiaan berasal dari kata
manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki potensi,
pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi ini manusia mempunyai, menempati
kedudukan dan martabat yang tinggi. Kata adil mengandung makna bahwa suatu
keputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran / norma-norma yang obyektif, dan
tidak subyektif, sehingga tidak sewenang-wenang.
Kata beradab berasal dari kata adab,
artinya budaya. Jadi adab mengandung arti berbudaya, yaitu sikap hidup,
keputusan dan tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama
norma sosial dan kesusilaan / moral.
Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian adanya kesadaran sikap
dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam
hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya.
Potensi kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia, tanpa memandang ras,
keturunan dan warna kulit, serta bersifat universal.
Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber pada ajaran
Tuhan Yang Maha Esa yakni sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaanNya.
Hal ini selaras dengan :
a.pembukaan UUD 1945 alinea pertama
b.Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 UUD 1945
PERSATUAN INDONESIA
Dalam krisis multidimensi yang
melanda Indonesia dan tak kunjung pulih sepenuhnya serta ancaman disintegrasi
bangsa, selain separatisme juga pertentangan antara pusat dengan daerah serta
antara daerah (tingkat satu) dengan daerah (tingkat dua), maka orang akan
mempertanyakan persatuan Indonesia. Apakah persatuan Indonesia masih ada ketika
pembelahan masyarakat miskin dengan masyarakat kaya semakin besar dan semakin
membesar. Masihkah layak kita berbicara tentang persatuan nasional ketika
kesenjangan sosial kian merebak.
Lahirnya Pancasila
Persatuan adalah kata yang diucapkan oleh hampir seluruh anggota Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dalam merumuskan
dasar negara tahun 1945. Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 merupakan pidato yang
mendapat sambutan sangat meriah dari para anggota BPUPKI yang menegaskan
tentang hal ini.
“Kita hendak mendirikan suatu negara
“semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik
golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi “semua buat semua.”
Negara itu tentu didiami oleh
bangsa. Menurut Renan, syarat bangsa adalah “kehendak untuk bersatu”. Soekarno
menambahkan dengan mengutip anggota BPUPKI yang lain Bagus Hadikusumo, yang
dibutuhkan adalah persatuan antara orang dengan tempat, antara manusia dengan
tempatnya. Tempat itu tidak lain dari tanah air. Tanah air itu adalah suatu
kesatuan.
“Minangkabau bukanlah satu kesatuan,
melainkan hanya satu bagian kecil dari satu kesatuan. Jogya hanya satu bagian
kecil dari satu kesatuan. Sunda pun hanya satu bagian kecil dari satu kesatuan.
Bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang
sudah ditentukan oleh Allah SWT tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau
Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya! karena antara
manusia 70.000.000 ini sudah ada “le desir d’etre ensemble”, sudah menjadi
‘character gemeinschaft! Natie Indonesia, bangsa Indonesia, umat Indonesia
jumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 yang telah menjadi satu,
satu dan sekali lagi satu!”
Tepuk tangan paling ramai diberikan
setelah ia berpidato. Mengapa hal ini terjadi?
Sejak remaja Soekarno mengagumi gaya
H.O.S Tjokroaminoto, seorang tokoh Sarekat Islam. Kekaguman itu tumbuh bahkan
sejak Soekarno tinggal di rumah tokoh itu di Surabaya. Di ruang kamarnya yang
sempit pada malam hari ia naik ke atas meja dan berlatih berpidato. Ia memang
sudah membayangkan berbicara di depan rakyat banyak untuk menyampaikan pesan
kebangsaan.
Pidato 1 Juni 1945 dimulai dengan
bagian pengantar yang sangat diharapkan pendengarnya tentang “merdeka
selekas-lekasnya”. Perumpamaan yang digunakan oleh Bung Karno sangat mengena
yakni kalau kita ingin menikah tidak perlu punya rumah dulu dengan perabot
lengkap. Tentu gaya bahasa ini cocok dengan kondisi pada zaman itu.
Rumusan Pancasila 1 Juni 1945 itu
mendapatkan tantangan dengan tambahan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluknya” yang kemudian diakomodasi dalam apa yang disebut
Mukadimah (Sukarno) atau Piagam Jakarta (Muhammad Yamin) tanggal 22 Juni 1945.
Namun, ketika Pancasila disahkan
sebagai dasar negara, maka ungkapan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 tidak lagi menggunakan rumusan Piagam Jakarta. Ketiga peristiwa
proses Pancasila sejak dicetuskan oleh Bung Karno, lalu menjadi Piagam Jakarta
sampai dijadikan sebagai dasar negara, 18 Agustus memperlihatkan sikap
kenegarawanan founding fathers dan founding mothers kita saat itu. Rumusan
tertanggal 18 Agustus itu meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam teksnya
sebagai Pancasila sudah kita terima secara resmi. Rumusan itu merupakan
kompromi yang memperlihatkan bahwa pendiri bangsa kita lebih mengutamakan
persatuan karena musuh sudah berada di depan pintu.
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN
OLEH HKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
Dasar pemikiran kenapa kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
dijadikan sila ke-4 dari Pancasila, kemungkinan besar adalah pengaruh
perkembangan ketatanegraan di Eropa dan Amerika Serikat pada saat itu yang
meng-ilhami para pejuang kemerdekaan, apa sekiranya sistem pemerintahan yang
paling tepat buat bangsa Indonesia apabila mendapatkan kemerdekaan ataupun
masa-masa setelah itu.
Walaupun untuk justifikasi
disebutkan digali dari budaya bangsa yang pada saat itu. Bentuk pemerintahan
yang paling bawah di Indonesia yaitu kepala desa telah menggunakan sistem
pemilihan langsung oleh rakyat yang seperti model demokrasi modern di Eropa dan
Amerika Serikat. Termasuk juga sistem pemilihan ketua adat di banyak daerah di
Indonesia, pada umumnya dipilih secara langsung oleh masyarakat. Dipilih
diantara mereka yang dianggap tetua yang bijaksana dengan pemilihan melalui
permusyawaratan dikalangan yang mewakili masyarakat maupun dipilih secara
langsung oleh masyarakat.
Walaupun bagaimana sila ke-4 dari Pancasila
– Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
Permusywaratan/Perwakilan – ini yang paling sering di-interpretasikan secara
salah oleh para pemimpin bangsa, bahkan oleh pemimpin yang telah menggali dan
mempresentasikan Pancasila didepan PPPK pada tanggal 1 Juni 1945 – Bung Karno.
Hal ini dikarenakan UUD ’45 pada
awalnya tidak secara jelas menjabarkan sila ini dalam bentuk operasional yang
mencerminkan sila ke-4 secara tegas dan rinci. Oleh karena itu sebelum
amandemen UUD’45 – amandemen dilakukakan pada masa reformasi yaitu dari tahun
1999 s/d 2002 – cerminan sila ke 4 dari Pancasila yang ada di UUD’45 saat itu
memberikan kekuasaan yang hampir tidak terbatas kepada Presiden (Eksekutif)
terpilih untuk mejalankan roda pemerintahan, dan ini betul-betul terjadi dengan
kerancuan-kerancuan ketatanegaran yang terjadi sebelum masa reformasi, yaitu:
1. Presiden Soekarno ditunjuk oleh
MPR – yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden, bahkan anggota kabinet juga jadi
anggota MPR, suatu kerancuan ketatanegaraan yang akut – saat itu menjadi
presiden seumur hidup. Pemerintahannya dijatuhkan secara tragis dengan trigger
peristiwa 30 September 1965.
2. Presiden Soeharto bisa memerintah
selama 32 tahun dan memasukkan unsur ABRI yang ditunjuk begitu saja kedalam DPR
dan MPR. Hanya bisa dijatuhkan setelah terjadi krisis ekonomi yang tidak bisa
diatasi maupun gejolak perubahan yang berkembang di secara informal diluar
sistem demokrasi itu sendiri.
Kedua pemerintahan tersebut selalu
menganggap tidak pernah melanggar UUD’45 bahkan merasa telah mejalankan
ideologi Pancasila secara baik. Oleh karena itu adalah langkah yang sudah benar
yang telah dilakukan oleh anggota legislatif (DPR) yang diperkuat oleh anggota
MPR secara keseluruhan hasil pemilu 1999 yang telah melaksanakan amandemen
UUD’45 terutama yang berkaitan dengan ketatanegaran didalamnya. Adalah
pemikiran set-back kalau kita ingin kembali ke UUD’45 yang asli.
Dengan demikian pencabaran pembukaan
UUD ’45 berkenaan dengan sila ke-4 dari Pancasila di UUD’45 sudah lebih
mencerminkan suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Oleh karena itu penulis tidak akan
membahas penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan sila ke-4 itu dimasa sebelum
amandemen UUD’45 (sebelum tahun 1999), yang sudah pasti jauh menyimpang dari
semangat sila ke-4 dari Pancasila. Kita akan melihat bersama apakah setelah
mengalami empat kali amandemen yaitu: I – tahun 1999, II – tahun 2000, III –
tahun 2001, dan IV – tahun 2002, pemerintahan maupun rakyat Indonesia sudah
menghayati, mengamalkan, dan melaksanakan sila-4 dari Pancasila, kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Apakah sila ke 4 dari Pancasila
sudah terefleksikan di UUD’45 sebagai petunjuk operasional secara baik?
Setelah empat kali amandemen, sila
ke 4 dari Pancasila yang bisa diartikan sebagai sistem pemerintahan yang
demokratis yaitu sistem pemerintahan yang mendasarkan diri kepada kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, telah
tercermin dalam pasal-pasal di UUD’45, sebagai berikut:
1. BAB II – MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, pasal 2 s/d pasal 3.
2. BAB III – KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA, pasal 4 s/d pasal 16.
3. BAB IV – DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG, dihapus pada amandemen IV – 2002.
4. BAB V – KEMENTERIAN NEGARA, pasal 17
5. BAB VI – PEMERINTAH DAERAH, pasal 18, 18A, dan 18B
6. BAB VII – DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. Pasal 19 s/d pasal 22B
7. BAB VIIA – DEWAN PERWAKILAN DAERAH, pasal 22C, 22D
8. BAB VIIB – PEMILIHAN UMUM, pasal 22E
9. BAB VIII – HAL KEUANGAN, pasal 23 s/d 23D
10. BAB VIIIA – BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, pasal 23E s/d 23G
11. BAB IX – KEKUASAAN KEHAKIMAN, pasal 24 s/d pasal 25
Pasal-pasal tersebut telah mengalami
empat kali amandemen untuk sampai pada bentuk yang sekarang ini yang pada
hakekatnya membagi kekuasaan negara untuk lebih berimbang diantara lembaga
tinggi negara (MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden dan Mahkamah Agung) sehingga
kekuasaan tidak terpusat terlalu besar di Presiden (Eksekutif) saja seperti
yang tercermin pada UUD’45 sebelum amandemen.
Kalau kita menterjemahkan sila ke-4
dari Pancasila – kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan – adalah sistem demokrasi untuk penyelenggaraan
Negara, sudah barang tentu amandemen UUD’45 yang berkaitan dengan ketatanegraan
ini adalah kemajuan yang sangat besar dibandingkan dengan UUD’45 versi aslinya
yang kekuasaan Negara terlalu besar berada di Presiden (Eksekutif). Tapi apakah
sistem demokrasi ini yang dimaksudkan dalam Pancasila?
Pancasila sebagai kesatuan yang utuh
Untuk pertama kalinya, apabila kita membahas sila ke 4 dari Pancasila, ada
kebutuhan melihat Pancasila sebagai suatu keutuhan, tidak bisa melihat
Pancasila satu persatu sila yang ada, karena kalau kita melihat sila dalam
Pancasila satu persatu, kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang unik di
Pancasila.
Kita harus melihat Pancasila dalam
bentuk kesatuan atau benang merah yang terangkai dalam sila-sila Pancasila sehingga
maknanya adalah sebuah prinsip dasar yang unik dan hanya dipunyai oleh bangsa
Indonesia yang berbeda dengan prinsip yang mendasari demokrasi barat ataupun
komunis/sosialis yang mendasari negara-negara Eropa Timur, China, dll.
Karena itu kita bisa membentuk
persepsi baru tentang Pancasila sebagai konsep dasar bangsa Indonesia dalam
melaksanakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat
dengan sistem penyelenggaraan Negara secara demokratis yaitu sesuai dengan sila
ke-4 dari Pancasila – Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan – tapi sistem demokrasi yang dibangun harus dalam
koridor atau dalam ruang lingkup sila-sila yang lain dalam Pancasila.
Suatu sistem demokrasi yang
ber-Ketuhanan Maha Esa (sila-1 sebagai prinsip keharusan mengakui adanya Tuhan
Yang Maha Esa dan kebebasan memilih agama dan kepercayaan masing-masing), yang
ber-Peri Kemanusian Yang Beradab (sila-2 sebagai prinsip keharusan bagi Negara
dan rakyat Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip hak-hak
azasi manusia), yang tetap menjaga Persatuan Indonesia (sila ke-3 prinsip
keharusan bagi Negara dan rakyat Indonesia untuk menjaga prinsip satu nusa,
satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia), yang mewujudkan suatu Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-5 yang mengharuskan Negara menjamin dan
mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.)
Kalau kita meterjemahkan Pancasila
seperti tersebut diatas kita baru bisa melihat Pancasila sebagai ideologi yang
unik yang mungkin baru dimulai di Indonesia yang mungkin bisa menjadi ideologi
yang universal kalau negara dan bangsa Indonesia mampu merealisasikan dalam
bentuk nyata. Prinsip demokrasi yang punya koridor yang sangat jelas pada
batas-batas sila yang lain dalam Pancasila. Bukan prinsip demokrasi untuk
demokrasi tapi demokrasi yang punya tujuan mulia. Bukan juga demokrasi Barat
yang berpasangan dengan sistem ekonomi pasar bebas dan kapitalisme.
Pancasila adalah ideologi yang juga
berarti suatu sistem ide yang dijadikan dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Sebagai prinsip dasar negara yang diharapkan menjadi “basic belief”
ataupun “way of life” sudah pasti dibuat sesempurna mungkin jadi tidak harus
dirubah dari waktu ke waktu, kalau bisa sistem ide ini memang dibuat sekali
tapi sudah bisa mencakup periode yang selama-lamanya dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara Indonesia.
Tantangan dari para penyelengara
NKRI maupun rakyat Indonesia adalah untuk merealisasikan mimpi atau impian
konsep dasar Pancasila yang telah diletakkan oleh para pejuang kemerdekaan ini
menjadi suatu kenyataan, bisa terwujud dalam penyelenggaraan NKRI maupun
terwujud dalam tata masyarakat bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Untuk bisa mencapai format demokrasi
yang pas bagi bangsa Indonesia yang diperlukan adalah komitmen yang kuat bagi
para penyelenggara NKRI maupun rakyat Indonesia untuk sedikit dengan sedikit
menunju kondisi ideal seperti yang disajikan dalam prinsip-prinsip yang ada
pada sila-sila di Pancasila agar mimpi atau impian para pejuang kemerdekaan
untuk membentuk suatu masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera
bisa terwujud.
KEADILAN SOSIAL BAGI
SELURUH RAKYAT INDONESIA
Interpretasi dan pelaksanaan
terhadap pasal 33 ayat 3 s/d 4 dan pasal 34 UUD’45
Pasal 33 ayat 3 mengatakan: bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat (Note: Ini masih asli UUD’45
dari awal).
Kenyataannya hampir semua
pertambangan (tembaga, batubara, nikel, dll) telah dikuasai pihak swasta dan
pihak asing yang hanya menguntungkan pribadi-pribadi dan pihak asing yang
sangat merugikan rakyat, termasuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan
explorasi tanpa batas.
Sangat jelas bahwa tidak ada satupun
pemerintahan setelah Indonesia merdeka yang telah menjalankan pasal 33 ayat 3
ini dengan baik justru kejadiannya dengan budaya KKN yang akut hampir semua
konsesi explorasi sumber alam sangat menguntungkan pihak swasta dan pihak
asing.
Sedangkan negara apalagi rakyat
Indonesia tidak pernah merasakan manfaatnya secara optimal bahkan menderita
akibat kerusakan lingkungan dengan adanya banjir yang tidak pernah diatasi pada
musim hujan dan kekeringan serta kekurangan air bersih pada musim kering. Ini
sangat terlihat dengan indikasi:
(1) Kerusakan hutan di Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa akibat penggundulan hutan tanpa adanya usaha
penanaman kembali. Kalaupun ada usaha penanaman kembali hanya merupakan usaha
sporadis, tanpa ada konsep terpadu yang komprehensif.
(2) Penambangan tembaga di
Tembagapura oleh Freeport yang menyebabkan dua bukit sudah menjadi danau, bisa
dibayangakan kerusakan lingkungan yang diakibatkannya. Saat ini masih
berlangsung entah akan ada berapa bukit lagi yang akan menjadi danau.
(3) Penambangan batubara
besar-besaran di Kalimantan Timur dan Selatan yang dilakukan oleh perusahaan
penambang besar, perusahaan penambang kecil maupun penambang liar. Entah akan
dijadikan apa bekas-bekasnya, sedangkan infrastruktur jalan tidak pernah
diperhatikan/diperbaiki, belum lagi banyaknya pelabuhan batubara di sepanjang
sungai di Kalsel dan Kaltim yang apakah secara efektif bisa dikontrol oleh
pemerintah daerah, menimbulkan banyaknya kemungkinan KKN dari petugas pabean
dalam ekspor batubara.
(4) Entah bagaimana cara
mengelolanya sebagai penghasil minyak mentah dan gas, rakyat Indonesia bisa
terbebani harga minyak BBM dan gas yang mahal.
Diatas adalah sekedar contoh kalau
dilihat lebih teliti lagi masih banyak perihal tidak taatnya pemerintah semejak
kemerdekaan sampai dengan saat ini dengan UUD pasal 33 ayat 3 yang
mengakibatkan pengurasan hasil alam oleh pihak swasta nasional dan swasta
asing. Rakyat Indonesia bukan saja tidak pernah menikmati hasilnya, tapi
merasakan akibat dari kerusakan lingkungan yang entah bisa diperbaiki atau
tidak.
Pasal 33 ayat 4 mengatakan:
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional (Note: Ini hasil amandemen ke-4 tahun 2002).
Esensi ayat 4 ini adalah mencoba
lebih menjelaskan pasal 33 ayat 1 yang mungkin tidak begitu jelas artinya.
Realitasnya tetap saja pemerintah saat ini tidak bisa melaksanakan pasal 33
ayat 4 ini dengan baik:
(1) Apa yang dikmaksud dengan
demokrasi ekonomi ? Seperti halnya demokrasi politik yang berarti kekuasan
ditangan rakyat. Demokrasi ekonomi adalah prinsip ekonomi kerakyatan yang
ekonomi disusun dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Kenyataannya infrastruktur ekonomi
disiapkan oleh pemerintah (ditambah lagi kemudahan akses pinjaman dari bank
pemerintah) yang lebih berpihak ke pada para pemodal besar dan dengan mudahnya
para konglomerat yang menyebabkan hancurnya perkenomian Indonesia pada 1997
kembali mencengkeram perekonomian Indonesia dengan mengeruk keuntungan
sebesar-besarnya dari kekayaan Indonesia.
Rakyat Indonesia tetap saja miskin,
malahan makin banyak yang tambah miskin. Bahkan banyak konglomerat yang
mengeruk keuntungannya di Indonesia tapi tinggalnya di Singapore, Hongkong atau
negera lain dengan kehidupan yang super mewah.
(2) Efesiensi keadilan. Yang
dimaksud keadilan dalam bidang ekonomi yaitu distribusi kekayaan yang lebih
adil diantara rakyat Indonesia. Apakah ada keadilan distribusi kekayaan
Indonesia bagi selurauh rakyat Indonesia saat ini? Dimana terjadinya keadilan?
(3) Berwawasan lingkungan. Kita
semua tahu seberapa besar kerusakan lingkungan yang disebabkan explorasi hutan
dan pertambangan di Indonesia. Kebijakan wawasan lingkungan seperti apa yang
dijalankan pemerintah selama in? Tidak jelas, oleh karena itu kerusakan
lingkungan akan terus berlangsung sampai akan terjadi “the nature will fight
back”. Alam pasti akan membalas dengan caranya terhadap kerusakan yang terjadi
dan ini adalah bagian dari hukum alam.
(4) Kemandirian. Apakah pemerintah
telah menjalankan konsep ekonomi mandiri? Ada sedikit saja gejolak ekonomi di
Amerika seperti akhir-akhir ini dengan krisis mortgage dan melambungaya harga
minyak mentah, ekonomi Indonesia sudah mau sekarat dengan terjun bebasnya pasar
modal Indonesia sampai nilai IHSG turun sekitar 70%.
Menyebabkan kenaikan harga kebutuhan
pokok yang pasti akan mengakibatkan bertambahnya orang miskin di Indonesia.
Jelas ekonomi Indonesia sangat tergantung dengan pinjaman asing dan investasi
asing, bahkan dibidang pangan saja belum 100% mandiri.
Karena pemerintah tidak pernah punya
kebijakan perekonomian mandiri. Perekonomian Indonesia samasekali tidak punya
daya tahan (endurance) terhadap gejolak perekonomian global, terutama gejolak
perekonomian Amerika Serikat. Ini juga akibat dari sistem ekonomi liberal atau
kapitalsme secara global yang lebih menguntungkan negara maju dbandingkan
dengan negara yang sedang berkembang.
(5) Menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional. Kesenjangan perkembangan ekonomi antara
Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur sampai saat ini saja belum bisa
dijembatani dengan baik.
Dengan adanya otonomi daerah,
kesenjangan akan terjadi antar kabupaten/propinsi, apakah pemerintah pusat
punya cara menjembatani kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar
kabupaten/propinsi di seluruh Indonesia?
Kalau tidak ada kebijakan yang lebih
baik, bisa terjadi pada suatu saat kabupaten atau propinsi yang punya kekayaan
alam melimpah akan memisahkan diri dari Indonesia. Ini adalah bahaya
disintegarsi yang mungkin terjadi apabila otonomi daerah tidak dikelola dengan
lebih baik.
Jadi pasal 33 ayat 4 ini adalah
pasal pajangan saja, tanpa ada aktualisasi dalam bentuk nyata. Bukan hanya ayat
4 saja, hampir semua ayat dalam pasal 33, UUD ’45 dalah ayat pajangan. Sebagai
akibat kebijakan ekonomi Indonesia yang tidak pernah merujuk pasal 33, UUD ’45,
pemerintah tidak pernah punya dana lebih untuk bisa dipakai untuk program
kesejahteraan yang ada di pasal 34, UUD ’45. Karena dananya sudah terserap
lebih banyak ke 23,000 rakyat Indonesia yang paling kaya (kaum pemodal)
ditambah dengan para pejabat, anggota legislatif (DPR), judikatif atau pokoknya
hampir mayoritas para penyelengara negara yang punya kesempatan ber-KKN ria
(kemungkinan kurang lebih 30% dari APBN terserap untuk kemewahan hidup para
penyelengga negara yang punya kesempatan ber-KKN ria).
Jadi kita lihat saja pasal 34 satu
persatu:
(1) Fakir miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara oleh negara. Apa ada fakir miskin dan anak terlantar yang
dipelihara negara saat ini? Kalau memang ada program ini di pemerintah, tentu
tidak ada pengemis dan pengamen anak-anak yang tersebar hampir di semua
perempatan jalan-jalan besar di ibukota maupun kota-kota besar di Indonesia.
(2) Negara mengembangkan sistim
jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Memang pemerintah sudah punya
program Jamsostek untuk para pekerja Indonesia tapi semua sangat minim dan
tidak cukup baik untuk mengangkat derajat pekerja Indonesia.
Indonesia paling tidak harus meniru
Singapore dengan program CPF-nya (Central Provident Fund), yaitu program
jaminan sosial yang cukup memadai sehinga rakyatnya mampu punya perumahan yang
memadai dan mampu menyekolahkan anaknya.
(3) Negara bertanggungjawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak. Pelayanan kesehatan gratis selama ini baru sebatas kampanye para
pilkada, apakah sudah ada pelayanan kesehatan gratis buat rakyat selama ini?
Apakah ada pelayanan umum yang baik?
Pada umumnya rakyat dibebani tambahan biaya untuk hampir semua pelayanan umum,
dari pembuatan KTP, SIM, Paspor, dll. Pada umumnya, pelayanan umum di
pemerintahan masih sangat lambat dan berbelit-belit.
Pemerintah tidak pernah betul-betul
mengembangkan konsep pelayanan umum yang baik. Padahal pelayanan ini kalau
dikelola dengan baik bisa menjadi pendapatan negara yang tidak sedikit, seperti
Singapore negara kecil yang menggantungkan sebagian besar pendapatan negara
hanya dari sektor jasa atau sektor pelayanan ternyata telah lebih bisa
menyejahterakan rakyatnya.
Kuncinya adalah pelaksanaan pasal 33
dan pasal 34, UUD’45 secara lebih baik, kalau tidak pemerintah hanya akan
diperalat oleh kaum pemodal (baik oleh para pemodal dalam negeri maupun oleh
para pemodal asing) untuk kepentingannya, diperparah dengan budaya KKN yang
akut, pemerintah tidak akan pernah punya dana yang cukup untuk program
kesejahteraan rakyat seperti diamanatkan pada pasal 34, UUD,45. Akibatnya
pemerintah tidak pernah mampu menjalankan amanat dasar negara Pancasila, sila
ke 5 – mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
